KH Maruf Amin: Bank Syariah Tanpa Suap!

KH Maruf Amin, Ketua DSN MUI. Foto: Ist/ant

KH Maruf Amin, Ketua DSN MUI (Antara)

Previous Next
KH Maruf Amin, Ketua DSN MUI. Foto: Ist/ant

KH Maruf Amin, Ketua DSN MUI. Foto: Ist/ant

 

KH Maruf Amin, Ketua DSN MUI (Antara)

KH Maruf Amin, Ketua DSN MUI (Antara)

 

Praktik menyogok (suap) atau memberikan upeti dengan maksud memenangkan tender atau proyek sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dalam perekonomian. Sektor perbankan pun tidak luput dari permainan suap untuk merayu calon nasabah korporasi agar menyimpan dana ditempatnya. Bank syariah harus menjadi teladan untuk menghindari atau mengatakan ‘tidak’ pada praktik yang membuat biaya ekonomi tinggi itu.

Guna mengetahui perkembangan bank syariah dan operasionalnya tetap pada  jalur yang syariah, reporter Finance, Encep Saepudin mewawancari Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN MUI) KH Ma’ruf Amin. Berikut petikannya.

 

Apa pendapat Anda atas pesatnya laju pertumbuhan bank syariah, yang mencapai 40 persen per tahun, dalam lima tahun terakhir?

Kami menilainya positif karena menandakan suatu perkembangan yang bagus. Semoga tren ini terus berkembang di masa datang sehingga market share bank syariah makin besar di Indonesia.

 

Meskipun pertumbuhannya bagus, tetapi market share-nya kan masih kecil dalam industri perbankan nasional.

Memang kita perlu mengakselerasi terus pertumbuhannya agar market share-nya bisa menjadi lebih besar. Sekarang kan bank syariah tumbuh bagus, tapi bank konvensional juga tumbuh. Artinya bank syariah dan bank konvensional sama-sama tumbuh.

Yang kami inginkan adalah pertumbuhan bank syariah bisa lebih cepat lagi dari bank konvensional sehingga perbedaan market share-nya makin tipis.

Sudah harus ada perubahan pada industri bank dengan menghadirkan sistem perbankan berkeadilan. Tidak ribawi. Tidak kapitalistik. Ada perbedaan besar bank syariah dengan bank konvensional.

 

Bisa Anda jelaskan dimana letak perbedaannya itu?

Perbedaannya adalah dana yang berhasil dihimpun dari nasabah harus dikembalikan lagi kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Dalam bank syariah, uang itu harus menjadi modal kerja yang produktif dan riil. Pembiayaan yang produktif itu akan mengangkat ekonomi masyarakat, yang ujungnya mengangkat ekonomi nasional.

Tidak boleh ada uang nasabah, lantas diinvestasikan pada instrumen spekulatif atau membeli uang lagi oleh bank. Dimana letak perputaran ekonominya? Kan tidak mungkin sektor riil berputar kalau uangnya tidak ada.

 

Apa bentuk dukungan MUI pada kemajuan bank syariah?

Kami (MUI) bertugas untuk mengeluarkan fatwa sehingga praktik bank syariah harus syar’i. Sekarang sudah ada working group dengan anggotanya kami (MUI), BI (Bank Indonesia), dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Di sini kami membahas produk-produk yang akan dikeluarkan bank syariah.

Mekanisme kerjanya adalah BI membuat regulasinya. Kemudian IAI membuat akuntansinya. Setelah itu, baru kami mengeluarkan fatwanya.

Sekarang ini kami sedang bahas tiga produk bank syariah. Nantinya working group melahirkan produk-produk untuk bank syariah, baik itu produk untuk tabungan maupun untuk pembiayaan. Kan semakin beragam produknya akan makin dicari bank syariah.

 

Kabarnya, lambatnya perkembangan market share bank syariah karena ketidakmauannya menyediakan dana suap (Risywah), upeti, atau komisi pada pihak lain untuk memenangkan persaingan?

Bank syariah itu harus anti dengan hal negatif itu. Tidak ada toleransi upeti atau komisi. Suap itu haram hukumnya. Dalam kondisi pasar yang seperti sekarang ini memang ada praktik-praktik yang mengharuskan begitu (suap). Tapi, sekali lagi bahwa bank syariah melarang keras praktik pemberian upeti atau komisi sebagai imbal jasa pada pihak lain.

Kita disini masih kecil. Masih 4 persen. Bandingkan dengan bank konvensional yang (markert share) sudah 96 persen. Timpang sekali. Ibarat pertandingan lari antara orang sehat melawan dengan orang pincang.

Tapi, kami tidak boleh bersaing dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara syariat dengan menyediakan dana upeti atau komisi. Untuk membesarkan market share kami harus berkompetisi dengan fair.

 

Semestinya pemerintah menyalurkan atau menyimpan APBN di bank syariah.

Begini, ya. Di Malaysia itu, pemerintah menyimpan APBN di bank syariah. Semua punya porsinya masing-masing. Intinya, tidak ada diskriminasi pemerintah pada bank syariah.

Disana bank menerapkan sistem dual banking. Sebenarnya di sini pun bisa juga. Tapi, yang penting jangan ada diskriminasi.

Seharusnya APBN dan dana-dana BUMN itu juga ditempatkan di bank-bank syariah. Kenapa bank syariah tidak dilibatkan sebagai tempat menyimpan dana-dana milik negara, itu harus pemerintah yang menjawabnya.

Selebihnya kami sudah melakukan pendekatan pada pemerintah dan BUMN agar tidak ada praktik diskriminasi antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah harus diberikan hak yang sama untuk mendapatkan dana-dana milik negara itu.

(encep saefudin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.